RSS

Sejarah Minyak Dunia

27 Mar

Minyak Dunia awal Penemuannya

COLONEL El Drake, memulai eksplorasi minyak dan gas bumi di dusun kecil bernama Titusville, kota Crawford County, Pennsylvania, Amerika Serikat. Upaya Drake di desa berpenduduk 125 orang ini membuahkan hasil, dengan mengandalkan seorang tukang bor yang ia rekrut pada musim semi tahun 1859. Minggu tanggal 28 Agustus 1859, tukang bor bernama William A Smith (lebili dikenal dengan sebutan Paman Billy Smith) itu menemukan bak penampungnya telah terisi minyak. Dengan menggunakan pompa tangan, cairan itu diturap. Sejak itu, minyak resmi menjadi komoditi dagang.

Penambangan minyak di Titusville semakin marak dengan ditemukan jalur minyak baru yang dinamakan Pits and Hole Creek. Setiap hari, jalur baru ini menghasilkan 2/3 volume minyak dari ladang minyak di desa, atau sekitar 6.000 barel. Namun, masa keemasan Pits and Hole Creek segera pudar karena cadangan minyak yang terlalu sedikit. Meski begitu, ladang minyak Pits and Hole Creek telah menghasilkan 3,6 juta bard di tahun 1866. Pada tahun 1871 didirikan Titusville Oil Exchange dengan tenaga kerja jutaan orang. Saat itulah minyak ditemukan oleh Townsend dari The Seneca Oil Company, suatu perusahaan yang didirikan oleh Townsend dan Drake pada musim semi tahun 1859.

Perkembangan dunia perminyakan di Indonesia sama halnya dengan perminyakan dunia, ketika industri perminyakan mengikuti perkembangan rezim perekonomian yang terjadi. Kerangka dasar dinamika perminyakan pada era kontemporer, adalah persaingan dan kesepakatan atau diferensiasi dan integrasi dalam mempertukarkan kepentingan usaha. Dan dinamika ini akan terus berulang, dengan berada dalam arus perkembangan individualisme liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Sedangkan reaksi terhadap perkembangan tersebut berupa nasionalisme dan sosialisme. Kedua arus tersebut sating bertemu, namun tidak akan mentransformasikan tata dunia yang lebih adil.

Minyak Sang Penentu Perang

Paradigma klasik minyak untuk pertahanan dan pertahanan untuk minyak, rupanya telah menjadi pembenaran ketika semua mesin perang terdiri dari motor bakar yang memerlukan minyak. Keadaan ini ditekan dengan kenyataan bahwa tak ada pengganti bahan bakar minyak tersebut. Pun, kalangan industri sepertinya tak punya keinginan untuk kembali ke bahan bakar batubara. Kalau dipikir-pikir, ini merupakan praktik kolonialisme baru yang sarat dengan ” survivalisme picik “. Artinya, bila kita ingin, maka hidup kita harus dapat mengendalikan kehidupan orang lain. Dengan kata lain, minyak sebagai komoditi dagang kemudian bisa dipahami sebagai penentu perang.

Misalnya saat menjelang pecahnya perang sipil Utara dan Selatan di Titusville, terjadi inovasi teknologi minyak secara dramatis. Industri pengolahan minyak juga semakin murah. Pada tahun 1860 ada 15 pengolah minyak beroperasi di Oil Creek ini. Hal ini didorong pula oleh kedatangan para pengolah minyak batu-bara ke ladang minyak ini untuk mengadu nasib dan saling berkompetisi. Perang sipil telah meningkatkan kebutuhan minyak tanah (kerosin) secara drastis dan harganya yang semula anjlok bergerak naik secara fantastik. Kerosin dari Pennsylvania segera memenuhi pasar.

Pada saat yang sama, minyak mulai diekspor ke Eropa. Akar masalah konfrontasi antara Inggris dan Rusia di Persia juga karena konsesi minyak. Saat itu, kepentingan ekonomi tak hanya dapat diperjuangkan dengan dana dan negosiasi, tetapi menggunakan pengaruh dan angkatan bersenjata. Untuk menjaga kepentingannya, masing-masing telah menggunakan Angkatan Laut. Pihak yang bertikai tak hanya ingin mendapatkan konsesi sumber minyak, tapi juga harus mampu menguasai wilayah, daerah pesisir, atau perairan di teluk. Sebaliknya muncul tuntutan baru bahwa kapal-kapal perang harus mendapat pasokan minyak dari sumber-sumber minyak.

Pada tahun 1886, orang-orang Scott dari Inggris mulai mendirikan pengolahan minyak di Rangoon. Minyak dari Burma ini dipasarkan ke India, setelah India dianeksasi pada tahun 1885. Burmah Oil, sebagai perusahaan pengelola minyak di Burma segera menerima tawaran untuk memasok minyak bagi Angkatan Laut Inggris.

Jika Burma telah dikuasai oleh orang-orang Scott, maka Mesopotamia sebagai propinsi di bawah kerajaan Ottoman Turki dikuasai oleh orang-orang Armenia. Orang Armenia itu adalah Calouste Gulbenkian, generasi kedua dari keluarga yang menggeluti bisnis kerosin di Mesopatamia. Keluarga ini mengimpor kerosin dari Rusia. Tingkah Gulbenkian dalam bisnis perminyakan bagaikan kucing liar; spekulan, dan memandang bisnis sebagai judi.

Gulbenkian juga menjadi penasehat keuangan Pemerintah Turki, Kedutaan Perancis, Kedutaan Inggris, serta pemilik 30% saham Bank Nasional Turki. Belakangan, Gulbenkian akhirnya mengantongi 15% kepemilikan Titrkish Petroleum Company yang merupakan perusahaan konsorsium pengelola konsesi.

Setelah Gulbenkian menyelesaikan penelitian tentang potensi minyak di Mesopotamia yang menyatakan daerah ini memiliki potensi minyak yang sangat besar. Hasil penelitian Gulbenkian inilah yang kemudian menjadi daya-tarik negara-negara kapitalis Barat untuk masuk lebih dalam ke wilayah Kerajaan Ottoman yang meliputi berbagai propinsi yakni Turki, Syria, Irak, Jordania, dan Saudi Arabia. Negara-negara yang mengincar konsesi minyak di wilayah kerajaan Ottoman adalah Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis.

Gulbenkian yang dijuluki sebagai ‘Mr Five Percent’, karena peran dan pengaruhnya dalam menyatukan dan mengelola konsesi sebagai pengatur antara Inggris, Belanda dan Jerman. Dalam konsorsoum ini, Inggris mendominasi. Kelompok Anglo-Persian memiliki bagian 50% dari minyak yang dihasilkan. Sedangkan Deutsche Bank (Jerman) dan Shell (Belanda) menguasai 25%. Selain itu kelompok AngloPersian dan Shell menanggung pemberian bagian kepada orangorang Armenia sebesar 2,5%. Sehingga, Gulbenkian mendapatkan bagian 5%. Distribusi konsesi di Mesopatamia oleh Turkish Petroleum Company merupakan awal kolonisasi di Timur Tengah.

Pada akhir 1915 dan awal 1916, Inggris dan Perancis menyepakati Sykes-Picot Agreement untuk bersama-sama menggarap konsesi minyak di Mosul, atau daerah yang sangat kaya minyak yang sekarang berada dalam yurisdiksi Irak. Namun setelah Perang Dunia 1, George Clemenceau dari Perancis bertemu Lloyd George dari Inggris dan menyatakan berminat melepaskan klaimnya atas konsesi di Mosul. Sebagai gantinya, Perancis meminta dukungan Inggris untuk menguasai Syria, tetapi tetap mendapat pembagian keuntungan dari pengelolaan konsesi di Mosul.

Kesepakatan ini dikukuhkan pada Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919. Selanjutnya, melalui San Remo Agreement, Perancis dipastikan mendapat 25% minyak dari Mesopotamia. Untuk bermain di Timur Tengah, khususnya di Thrkish Petroleum Company, Perancis mendirikan perusahaan semi pemerintah yakni Compagnie Francaise des Petroles (CPF).

Kedatangan Amerika di Timur Tengah mempercepat terjadinya proses kolonisasi yang ditandai dengan politik divide et impera (pecah belah dan menguasai). Untuk menindak-lanjuti langkah-langkah di atas, Amerika menunjuk Standard Oil New Jersey untuk menangani konsesi minyak Amerika di Mesopotamia. Penunjukan Standard Oil New Jersey sangat tepat, karena perusahaan inilah yang memasok minyak kepada sekutu-sekutu Amerika pada saat Perang Dunia I. Dus, Walter Teagle yang pada tahun 1908 menjabat kepala Komisi Ekspor Luar Negeri dari Standard Oil dan 1909 ditunjuk menjadi Direktur Standard Oil. Setelah pintu dibuka, Teagle pergi ke London untuk berhadapan langsung dengan orang-orang Turkish Petroleum Company.

Boverton Redwood, adalah pencetus konsep pemasokan minyak bantuan ke Angkatan Laut Inggris oleh perusahaan di bawah bendera negara yang sama. Awalnya, ide ini diduga memiliki muatan ekonomi, namun Redwood mengatakan bahwa imbalan dari bantuan pasokan minyak itu adalah perlindungan ekonomi dan politik oleh Kerajaan Inggris terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan minyak. Perang Yom Kippur, menandai era yang lebih nyata untuk menggunakan minyak sebagai senjata. Negara-negara Arab dengan kompak melakukan embargo penjualan minyak ke negara-negara Barat. Kekompakan ini muncul karena forum bersama negara produsen dan konsumen di Arab pernah menyelenggarakan kongres di Kairo (Arab Petroleum congress) pada tahun 1959. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1960, OPEC didirikan di Baghdad.

Akibat embargo minyak ini, dalam satu bulan harga minyak meningkat dari US$2,90 per barel menjadi US$11,65 per barel. Apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab ini bagi Amerika membangkitkan kembali trauma terhadap peristiwa ‘Sunday Gasolineless; ketika negara ini kekurangan minyak. Pada titik ini, minyak telah dijadikan senjata untuk berkuasa. Segera setelah itu, negara-negara Barat selalu dihinggapi trauma akan kemungkinan penggunaan minyak sebagai senjata sekuel lanjutan dari negara Arab.
Alasan Redwood memasok minyak ke Angkatan Laut berulang pada tahun 1991 ketika terjadi penyerangan Amerika terhadap Irak. Penyerangan yang dikenal sebagai Perang Teluk itu telah menelan biaya US$40 Milyar, dan 25% (US$10 Milyar) di antaranya ditanggung oleh Amerika serikat. Sisanya, 75% (US$30 Milyar) ditanggung oleh negara-negara Arab terutama Kuwait dan Saudi. Uang untuk pembiayaan perang ini didapat dari harga minyak. Sebelum perang terjadi, harga minyak sekitar US$15 per barel dan setelah perang naik menjadi US$42 per barel, secara umum ini menguntungkan sekurang-kurangnya US$60 Siapa yang mendapatkan keuntungan ini? Negeri-negeri Arab menyebutnya hukum fifty-fifty. Sebanyak 50% keuntungan dialokasikan untuk pemerintah setempat, dan 50% lagi untuk MNC (Multinational Corporation) yang mengontrol lapangan minyak.

Daerah Timur-Tengah sendiri dikontrol oleh tujuh perusahaan minyak asal Amerika serikat dan lima di antaranya di bawah kendali pemerintah Amerika. Sebesar US$30 miliar keuntungan yang didapat dari penaikan harga minyak 70% (US$21 miliar) masuk ke saku pemerintah, dan 30 % sisanya masuk ke pribadi orang Amerika.

Meski angka-angka sudah tertera, namun sesungguhnya yang membiayai perang adalah para pemakai minyak tak terkecuali rakyat Indonesia. Sementara, Amerika tinggal mengantongi keuntungan dari Perang Teluk: US$11 miliar secara langsung dan US$49 miliar dari dampak perang. Konscp Perang Teluk tahun 1991 tidaklah berbeda dengan penyerangan Amerika ke Afganistan (2001), ke Irak (2003) dan resolusi DK PBB 1747 terhadap Iran sebagai pembenaran penyerbuan ke Iran mendatang. Karenanya, langkah-langkah Amerika ini patut diwaspadai, karena diprediksi, ada sebuah agenda terselubung soal pembangunan jalur pipa minyak dan gas dari kawasan Teluk ke Eropa. Prediksi itu muncul bukan tanpa dasar, sebab sang penulis percaya bahwa pepatah lama itu masih berlaku: “Like Father Like Son”.

Dari Kolonialisme ke Liberalisme

Sementara itu, pada tahun 1865 sedikitnya 52 rembesan minyak ditemukan di kepulauan Indonesia. Pada tahun 1880, Aeilko Jans Zijlker, manager East Sumatera Tobbaco Companys mengunjungi perkebunannya yang terletak di sepanjang pesisir. Suatu saat ia melihat ada sesuatu yang terang di tangah kegelapan. Sinar itu rupanya keluar dari obor yang dipegang mandornya. Semula ia menyangka sinar itu keluar dari kayu yang bergetah. Tetapi mandor itu mengatakan bahwa obor itu diisi dengan lilin yang keluar dari suatu kolam kecil. Keesokan hari Zijlker minta diantarkan mandor itu ke salah sate kolam. la mencium semacam bau minyak tanah yang sebenarnya sudah dikenal beberapa tahun sebelumnya di Indonesia. Orang Belanda tersebut mengambil sedikit lumpur dan dikirimkan ke Batavia untuk dianalisa. Hasilnya mengejutkan Zijlker. Sampel yang dikirim itu ternyata mengandung 59-62% kerosin.

Untuk mengusahakan kerosin, Zijlker kemudian meminta konsesi dari Sultan Langkat untuk pertama kali. Konsesi yang diminta adalah daerah Telaga Said di Timur Laut Sumatera, 9 km masuk ke hutan dari Sungai Balaban yang terbuka ke Selat Malaka. Pada tahun 1885 pengeboran pertama berlangsung sukses. Tetapi karena teknologi yang digunakan sudah ketinggalan dan tidak cocok dengan situasi lapangan, maka eksplorasi itu berjalan lambat. Zijlker juga selalu kekurangan uang tunai. Suatu saat ia mendapat sponsor yang tidak tanggung-tanggung dari Kepala Bank Sentral Hindia Timur dan Gubernur Jenderal. Sebagai hasil dari pemberian suntikan dana yang sangat besar, Raja Belanda, William III menganugerahi sebutan ‘Royal’ untuk usaha yang sebenarnya masih spekulatif itu. Pada tahun 1890 Royal Dutch diluncurkan dengan cadangan minyak 4,5 kali lebih besar dari pesanan yang ada.

Namun, beberapa bulan setelah peluncuran itu, Zijlker tiba-tiba meninggal di Singapura. Royal Dutch kemudian menunjuk pimpinan yang baru, yaitu Jean Baptiste August Kessler. Kessler adalah orang yang sebelumnya gagal dalam usaha dagangnya di Hindia Timur dan sebenarnya telah kembali ke Negeri Belanda. Ketika ia tiba di lokasi pengeboran tahun 1891 seluruh perusahaan dalam kondisi kacau-balau. Modal yang disuntikkan hilang begitu saja karena program yang tergesa-gesa. Walhasil, Kessler ditekan oleh pemerintah Belanda untuk bergerak cepat dengan jadwal kerja yang cermat untuk menyenangkan para investor.

Tahun 1892, pipa sepanjang enam mil untuk menyalurkan minyak ke pengolahan minyak Sungai Balaban selesai.Untuk menambah modal, Kessler pergi ke negeri Belanda. Setahun kemudian ia kembali ke Telaga Said, dan menemukan perusahaan dalam kondisi benar-benar menyedihkan. Saat itulah, ia mulai bekerja keras membalikkan keadaan. Selepas dua tahun, Kessler berhasil meningkatkan produksi enam kali lipat dan membuat Royal Dutch mulai meraup laba. Keberhasilan Royal Dutch ternyata memancing reaksi dari Standard Oil dan produsen-produsen minyak dari Rusia. Standard segera melakukan negosiasi untuk mendapatkan konsesi di pulau yang sama, Sumatera. Rencana ini kemudian mengendur, karena muncul perlawanan dari penduduk asli. Tak henti berusaha, Standard lalu meneliti kemungkinan-kemungkinan berproduksi di setiap penjuru dunia: di Pasifik, Cina, dan Sakhalin (Rusia) sampai California.

Dalam rangka menghadapi Royal Dutch, Standard membuka dua kantor perwakilan di Asia. Standard juga berusaha mengasimilasi Royal Dutch melalui hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di daratan Belanda, tetapi bukan perusahaan Belanda yang berada di luar negeri. Selain itu perusahaan Marcus Samuel yang dikontrol Standard juga marah melihat gerakan-gerakan Royal Dutch. Akhir tahun 1896 dan awal tahun 1897, Royal Dutch dengan Samuel melakukan diskusi yang intensif. Royal Dutch menginginkan pengaturan pemasaran bersama di Asia. Tetapi Samuel menginginkan lebih dari itu, yakni membeli seluruh produksi Royal Dutch.
Di lain pihak, setelah gagal mengontrol Nobel, Rothschild, dan perusahaan Marcus Samuel; Standard tentu memburu Royal Dutch dengan proposal baru. Kepala perwakilan luar negeri dari Standard, WH Libby, menyerahkan proposal resmi kepada Kessler dan Royal Dutch pada musim panas 1897. Proposal ini bertujuan untuk mengkuadratkan modal Royal Dutch dan mengambil-alih semua saham tambahan. Proposal ini ditolak oleh Royal Dutch. Rupanya Standard belum menyerah. Perusahaan ini mulai berupaya mendapatkan konsesi di Hindia Belanda. Namun usaha ini kandas karena ada campur tangan Royal Dutch. Kegagalan berbagai pihak untuk mengontrol Royal Dutch ini membuat Royal Dutch berjalan melenggang dengan mengantongi 15% keuntungan dalam bisnis minyak di dunia Timur.

Tetapi lain lagi nasib Samuel yang tiba-tiba mendapatkan konsesi minyak di Kutai, Kalimantan. Itu bermula ketika keponakan Samuel, Mark Abrahams, pada musim semi 1896 tiba di pantai Timur Kailmantan, berangkat dari Inggris melalui Singapura. Abrahams sebelumnya memulai bisnisnya di tangki penyimpanan minyak Rusia di Singapura dan Penang. Penemuan minyak oleh Abrahams ini segera disambut oleh pamannya, Samuel, yang langsung datang dari London menuju Kutai. Samuel segera menanganinya dengan tangan dingin. Para pekerja direkrut dari Gina, manager dari Eropa, dan pengebor pengalaman dari Kanada. Sayang, kondisi pedalaman yang buas dan perjalanan berat membuat banyak pekerja yang meninggal.

Bulan Februari 1897, sumber minyak pertama ditemukan. Selanjutnya, pada April 1898, minyak di Kalimantan Timur menyembur ke luar. Penemuan ini merupakan momentum kebangkitan bisnis Samuel pada abad Baru. la menghbiskan bahwa minyak bukan lagi sekadar untuk penerangan, tetapi juga sebagai sumber tenaga. Permintaan konsesi minyak bumi oleh Aeilko Jans Zijlker pada 1880 dari Sultan Langkar dan ditemukannya semburan dari sumber minyak di Kalimantan Timur pada tahun 1898, membuat pemerintah Hindia Belanda perlu membuat aturan mengenai minyak bumi. Karena itu, di tahun 1899 disahkanlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak bumi yang disebut Indische Mijn Wet (IMW).

Sejak inilah, pemerintah Hindia Belanda menyatakan penguasaan mereka atas mineral dan logam di Indonesia. Perbaikan kebijakan di bidang pertambangan terus dilakukan, dan pada tahun 1906 ditetapkan Mijnordonnantie (Ordonansi Pertambangan), Selanjutnya, pada tahun 1910 dan 1918, Mijn Politie Reglement (MPR) ditetapkan. Pada tahun 1910 Pemerintah Hindia Belanda menambahkan Pasal 5A pada IMW, pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Isi Pasal 5A Pada IMW

  1. Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksplorasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang konsesi.
  2. Untuk hal tersebut pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 undang-undang ini dan sesuai dengan perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksplorasi ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud.
  3. Perjanjian yang demikian itu tidak akan dilaksanakan, kecuali setelah disahkan dengan undang-undang.

Bentuk ini lazim disebut sebagai konsesi, sistem dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang menyatakan perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi juga diberikan hak menguasai hak atas tanah. Pada saat itu, yang menikmati kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah berupa financial arrangement (rencana pembiayaan) adalah tiga perusahaan pertambangan besar yakni BPM, Stanvac, dan Caltex. Pasal 5A IMW inilah yang mengilhami Production Sharing Contract (PSC) dan sekarang menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS)

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang ditetapkan pada 26 Oktober 1960. Peraturan ini mendapatkan persetujuan DPR-GR pada tahun 1961 dan disahkan menjadi UU No 44 Prp tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memiliki pokok pikiran `Kekuasaan negara untuk mengusahakan pertambangan minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh pemerintah dengan maksud agar prinsip pemanfaatan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat terlaksana dengan baik’. Ini berarti, tidak ada lagi pihak yang dapat memperoleh hak pertambangan minyak dan gas bumi selain perusahaan milik negara pemegang kuasa pertambangan. Dan menurut undang-undang ini kuasa pertambangan tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula, pemegang kuasa atas tanah wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti rugi dari perusahaan pertambangan.

Pokok pikiran di atas yang membedakan dengan sistem konsesi dan merubahnya dalam bentuk Perjanjian Karya, yaitu suatu kerjasama antara Perusahaan Negara Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Perjanjian Karya ini baru terlaksana pada tahun 1963, itu pun tidak berlangsung lama karena pada tahun 1964 diganti dengan PSC. Konsep PSC pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Sutowo pada tahun 1960 di Venezuela. Konsep ini kemudian dituangkan dalam pasal 12 Undang-undang No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang isinya adalah:

  1. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara.
  2. Kontrak didasarkan pembagian keuntungan
  3. Kontraktor akan menanggung biaya pra produksi, dan bila minyak ditemukan, pergantian biaya dibatasi sampai 40% per tahun dari minyak yang dihasilkan.
  4. Sisa 60% dari produksi akan dibagi dengan komposisi 65% untuk perusahaan negara, dan 35% untuk kontraktor.
  5. Hak seluruh peralatan yang dibeli kontraktor akan dipindahkan kepada perusahaan negara begitu peralatan masuk ke Indonesia, dan biaya akan ditutup dengan formula 40%.

PSC Menuju Neoliberalisasi

Ketika Undang undang No 22 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 23 November 2001, kejayaan PSC berakhir. Momentum ini sekaligus pertanda berakhirnya kekuasaan bagi Pertamina sebagai BUMN yang tadinya melaksanaan kuasa pertambangan milik negara. Era pun berganti dari kapitalisme menjadi neo-liberal dalam industri minyak dan gas bumi (migas). Seperti yang kita lihat sekarang, seluruhnya telah dipindahkan ke Badan Pelaksana dan Badan Pengatur. Badan Pelaksana adalah BHMN yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut BP Migas). Sedangkan Badan Pengatur merupakan BHMN untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir (selanjutnya disebut BPH Migas). Atas nama transparansi dan keeterbukaan, peran Pertamina dilucuti dari industri migas. Hal yang menarik adalah, anggaran belanja dari BP Migas sangat bergantung dari imbalan (fee) dari badan usaha yang diaturnya dan APBN (pasal 48 UU No 22 Tahun 2001). Akibatnya, kita tak tahu siapa yang dapat mengendalikan BP Migas Pemerintah atau Badan Usaha yang sudah masuk dalam pasar bebas.

Bangkitnya Liberalisme dan Kapitalisme

Ada dua sekawan yang bekerjasama dalam satu perusahaan pengolah minyak. Mereka adalah Maurice Clark dan John D Rockfeller. Duo ini sukses terlibat sengketa kronis akibat ekspansi produksi yang sangat cepat. Pada bulan Februari 1865, Maurice mengajak Rockfeller untuk melelang perusahaan mereka dan masing-masing mengajukan penawaran. Ajakan itu diterima oleh Rockfeller, dan dimenangkan oleh Rockfeller. Tahun 1867, Rockfeller bertemu dengan Henry Fagler yang kemudian menjadi teman dekat dalam usaha. Pada bulan Januari 1870, mereka berdua mendirikan perusahaan Standard Oil Company. Keunggulan Standard Oil Company adalah ketepatan skala usaha, efisien, dan ekonomis.

Bisnis minyak yang semakin rusuh itu mendorong lahirnya perusahaan industri yang disebut South Improvement Company. Perusahaan yang melibatkan para produser dan pengolah minyak — termasuk Standard Oil Company — itu, ditujukan untuk menstabilkan industri minyak dan mengendalikan monopoli. Gagasan perusahaan ini adalah memiliki jalur kereta api sendiri untuk mengatasi harga minyak yang rendah. Kehadiran South Improvement Company mendapat protes keras. Sehanyak 3000 orang melakukan demonsrrasi menentang monopoli di depan Titusville Opera House. Peristiwa ini disebut sebagai Perang Minyak.

Di bulan Mei 1879, muncul ancaman dan pesaing terbesar dalam hal transportasi minyak jarak jauh, yang ditandai dengan keberhasilan Tidewater Pipeline menyalurkan minyak dari Oil Creek. Sementara itu secara diam-diam Rockfeller melakukan monopoli di kota lain, Cleveland. Setelah Perang Minyak usai di Titusville, pada musim semi 1872 Rockfeller dinyatakan menang dalam menguasai banyak kilang pengolah minyak di Cleveland dan New York.

Kemampuan Rockffeller sanggup mengambil alih seluruh industri minyak dari para pesaingnya. Tinggal bilang “mau perang atau mau damai?”, Standar Oil Company dapat membuat pesaingnya merasa kesakitan atau sebaliknya, memberikan rasa manis gula-gula. Setelah serangan politik lewat parlemen, yang dihadapi Rockfeller selanjutnya adalah serangan pers. Tajuk dalam Chicago Tribune yang ditulis HD Lloyd serta Atlantic Monthly pada tahun 1881, terang-terangan menyerang monopoli Rockfeller. Tak hanya sampai di situ. monopoli Rockfeller yang besar memunculkan anekdot di Oil Creek. Para ibu sering memperingatkan anak-anaknya yang bandel: “Rockfeller akan mendapatkanmu jika ia mau “.

Sebagai jawaban atas serangan secara hukum dan politik, pada tanggal 2 Jaunari 1882, Standard Oil Trust Agreement ditandatangani. Peristiwa ini menandai perjalanan logis satu perusahaan monopolis menjadi satu korporasi yang mengintegrasikan berbagai basis untuk mencegah kematian dan kebangkrutan.

Sumber http://www.gunamandiri.com

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 27, 2012 in Artikel Engineering, EPC

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: